Perjuangan Membebaskan Irian Barat

Salah satu isi KMB, yaitu status Irian Barat ditunda setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Menurut Indonesia, Irian Barat akan diserahkan. Sedangkan menurut Belanda, Irian Barat akan dibicarakan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara Indonesia dan Belanda mengenai status kepemilikan Irian Barat. 


PERJUANGAN MELALUI JALUR DIPLOMASI
  • Bilateral
    • Maret 1950 diadakan Konferensi Uni-Indonesia di Jakarta. Membahas Irian Barat dan ketatanegaraan. Hasilnya gagal. Kemudian dibentuk komite dengan anggota Muhammad Yamin, Latuharhary, dan Makaliwy dari Indonesia, serta G.H. Vander Kolff, R. van Dijk, dan J.M. Pieters dari Belanda.
    • Desember 1950 diadakan Konferensi di Den Haag, Belanda. Hasilnya juga gagal.
    • Setahun kemudian (Desember 1951), diadakan kembali Konferensi Uni-Indonesia. Karena Belanda mengajukan agar masalah Irian Barat dibicarakan di Mahkamah Internasional, sedangkan Indonesia menginginkan di Majelis Umum PBB, maka hasil konferensi tersebut gagal juga.
  • Multilateral (Melalui Forum PBB)
    • Pada tanggal 21 September 1954, masalah Irian Barat dibicarakan dalam sidang PBB. Hasilnya gagal.
    • Pada tanggal 10 Desember 1954, Resolusi Irian Barat yang disponsori India gagal, sehingga Irian Barat bukan urusan PBB lagi.


PERJUANGAN MELALUI JALUR KONFRONTASI
10 Agustus 1954
Pembubaran Uni Indonesia-Belanda. 
3 Mei 1956
Indonesia membatalkan perjanjian KMB. 
4 Agustus 1956
Menolak utang Belanda. 
18 November 1957
Rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta.

Tindak lanjut rapat pembebasan Irian Barat:
  • Aksi mogok para buruh terhadap perusahaan Belanda.
  • Melarang semua terbitan bahasa Belanda.
  • Melarang KLM (pesawat Belanda) terbang.
  • Menutup semua konsuler Belanda di Indonesia.
  • Nasionalisasi perusahaan Belanda.
  • Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan Sultan Abidin Syah sebagai gubernur.


TRI KOMANDO RAKYAT (TRIKORA)
17 Agustus 1960
Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. 
30 September 1960
Soekarno berpidato di sidang Majelis Umum PBB dengan judul "Membangun Dunia Kembali". 
5 April 1961
Belanda membentuk Dewan Papua.
September 1961
Belanda mengumumkan berdirinya negara Papua Barat. 
19 Desember 1961
Soekarno mengumandangkan Trikora di Alun-Alun Utara Yogyakarta.

Isi Trikora:
  • Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda.
  • Kibarkan bendera merah-putih di Irian Barat.
  • Mempersiapkan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.


PEMBENTUKAN KOMANDO BARAT PEMBEBASAN IRIAN BARAT
Dengan dipimpin oleh Mayjen Soeharto di Makassar, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan tujuan merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan operasi militer, serta mengembangkan situasi militer di Irian Barat. Pahlawan perang Trikora adalah Yos Sudarso, Komandan KRI Macan Tutul yang gugur di Laut Arafuru. Tahapan Operasi Mandala:
Infiltrasi (1962)
Menyusup ke Papua. 
Eksploitasi (1963)
Serangan untuk menduduki pos militer musuh. 
Konsilidasi (1964)
Menegakkan kekuasaan Indonesia di Irian Barat.


PROSES KEMBALINYA IRIAN BARAT KE DALAM WILAYAH NKRI 
6 Maret 1962
Sekjen PBB, U Thant mengirim Elsworth Bunker untuk menengahi perselisihan Indonesia dengan Belanda dalam bentuk Proposal Bunker yang berisi:
  • Belanda harus menyerahkan Irian Barat melalui PBB.
  • Rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapat setelah beberapa tahun di bawah kekuasaan RI. 
15 Agustus 1962
Persetujuan New York ditandatangani di Markas Besar PBB yang berisi:
  • Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA paling lambat 1 Oktober 1962.
  • Pasukan Indonesia yang ada di Irian Barat berada di bawah UNTEA. Pasukan Belanda dipulangkan.
  • Bendera RI mulai dikibarkan di samping bendera PBB sejak 31 Desember 1962.
  • Pemerintah RI secara resmi akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya 1 Mei 1963.
  • Pemerintah RI mengadakan perpera (penentuan pendapat rakyat) pada akhir 1969. 
1 Mei 1963
Serah terima Irian Barat kepada RI di Hollandia (sekarang Jayapura).  
24 Maret - 4 Agustus 1969
Diadakan perpera.  
November 1969
Hasil perpera di bawa ke sidang umum PBB ke-24 oleh Ortis Sanz.